Sistem Pengadaan Barang dan Jasa LPSE Pekanbaru Permasalahan dan Solusinya

Sistem pengadaan barang dan jasa di LPSE Pekanbaru: permasalahan dan solusinya menjadi sorotan. Proses pengadaan yang idealnya transparan dan efisien, seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari birokrasi yang berbelit hingga potensi penyimpangan anggaran. Artikel ini akan mengupas tuntas permasalahan yang terjadi di LPSE Pekanbaru, menganalisis akar permasalahannya, dan menawarkan solusi komprehensif untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih baik dan akuntabel.

Dari regulasi yang mendasari hingga alur proses pengadaan, semua akan dibahas secara rinci. Studi kasus konkret akan disajikan untuk mengilustrasikan dampak permasalahan yang ada terhadap kualitas barang dan jasa serta pengelolaan anggaran. Lebih jauh lagi, artikel ini akan merumuskan solusi praktis dan strategi implementasi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi LPSE Pekanbaru dalam menjalankan sistem pengadaannya.

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di LPSE Pekanbaru

Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pekanbaru berperan vital dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Pekanbaru. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di LPSE Pekanbaru

Pengadaan barang dan jasa di LPSE Pekanbaru umumnya mengikuti mekanisme e-procurement. Prosesnya dilakukan secara online, mulai dari publikasi pengumuman lelang hingga penetapan pemenang. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi, meningkatkan transparansi, dan meminimalisir intervensi manusia yang berpotensi menimbulkan korupsi.

Regulasi yang Mendasari Sistem Pengadaan

Sistem pengadaan di LPSE Pekanbaru berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan turunan lainnya yang relevan. Regulasi ini mengatur secara detail tahapan proses pengadaan, persyaratan peserta lelang, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Lembaga dan Instansi yang Terlibat

Beberapa lembaga dan instansi yang terlibat dalam proses pengadaan di LPSE Pekanbaru antara lain Unit Layanan Pengadaan (ULP) di masing-masing instansi pemerintah, LPSE Pekanbaru sebagai penyedia platform, dan Pokja ULP yang bertanggung jawab atas teknis pengadaan. Selain itu, lembaga pengawas seperti Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) juga berperan dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan bebas dari korupsi.

Perbandingan Sistem Pengadaan di LPSE Pekanbaru dengan Daerah Lain

Meskipun secara umum sistem pengadaan di LPSE mengikuti regulasi nasional, terdapat perbedaan implementasi di berbagai daerah. Perbedaan tersebut bisa terkait dengan tingkat pemanfaatan teknologi, kompleksitas sistem, dan kapasitas sumber daya manusia.

Aspek	LPSE Pekanbaru	LPSE Daerah X (Contoh)	LPSE Daerah Y (Contoh)
Tingkat Pemanfaatan Teknologi	Tinggi, integrasi sistem yang baik	Sedang, masih terdapat proses manual	Rendah, masih banyak menggunakan sistem konvensional
Transparansi	Tinggi, semua proses terdokumentasi dan terakses publik	Sedang, akses informasi masih terbatas	Rendah, kurang transparansi dalam proses pengadaan
Efisiensi Waktu	Relatif efisien, proses terotomatisasi	Kurang efisien, proses pengadaan memakan waktu lama	Sangat kurang efisien, proses berbelit dan lambat
Partisipasi Pelaku Usaha	Tinggi, akses mudah bagi pelaku usaha	Sedang, masih terdapat kendala akses bagi pelaku usaha kecil	Rendah, terbatasnya akses bagi pelaku usaha luar daerah

Alur Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum, alur pengadaan barang dan jasa di LPSE Pekanbaru meliputi tahap perencanaan, pengumuman, seleksi peserta, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, dan kontraktualisasi. Setiap tahap memiliki mekanisme dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan diawasi secara ketat.

1. Perencanaan: Penentuan kebutuhan, anggaran, dan spesifikasi barang/jasa.
2. Pengumuman: Publikasi pengumuman lelang secara online di LPSE Pekanbaru.
3. Pendaftaran dan Seleksi Peserta: Pendaftaran peserta lelang dan verifikasi persyaratan.
4. Penawaran: Peserta lelang mengajukan penawaran harga dan dokumen pendukung.
5. Evaluasi Penawaran: Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap penawaran peserta.
6. Penetapan Pemenang: Pemenang lelang diumumkan secara transparan.
7. Kontraktualisasi: Penandatanganan kontrak antara pemenang lelang dan instansi pemerintah.
8. Pelaksanaan dan Pengawasan: Proses pelaksanaan proyek dan pengawasan kualitas barang/jasa.

Permasalahan dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di LPSE Pekanbaru

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pekanbaru, meskipun telah menerapkan sistem elektronik, masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat tercapainya pengadaan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Permasalahan ini berdampak signifikan terhadap kualitas barang dan jasa yang diperoleh pemerintah daerah, serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Berikut ini beberapa permasalahan yang diidentifikasi.

Sistem pengadaan barang dan jasa di LPSE Pekanbaru kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan, mulai dari transparansi hingga efisiensi proses. Jika Anda menemukan indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam proses pengadaan, segera laporkan. Untuk itu, silahkan akses panduan lengkap mengenai Cara melaporkan pengaduan terkait pelayanan publik di Pekanbaru untuk memastikan proses pelaporan yang efektif. Dengan laporan yang tepat, diharapkan dapat menjadi langkah awal perbaikan sistem pengadaan di LPSE Pekanbaru dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Keberhasilannya bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya proses pengadaan.

Permasalahan Umum dalam Proses Pengadaan

Proses pengadaan di LPSE Pekanbaru, seperti di banyak daerah lain, masih menghadapi beberapa kendala umum. Kesulitan akses informasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi salah satu kendala utama. Kurangnya pemahaman tentang prosedur pengadaan yang kompleks, terutama bagi UKM yang belum berpengalaman, seringkali menyebabkan mereka kesulitan untuk berpartisipasi. Selain itu, lambatnya proses verifikasi dokumen dan evaluasi penawaran juga menjadi permasalahan yang kerap dikeluhkan.

Terkadang, terjadi ketidakjelasan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan penawaran yang diajukan oleh peserta lelang menjadi beragam dan sulit untuk dibandingkan secara objektif.

Permasalahan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam sistem pengadaan yang baik. Namun, beberapa permasalahan masih menghantui LPSE Pekanbaru. Salah satunya adalah kurangnya akses publik terhadap informasi pengadaan secara real-time dan komprehensif. Meskipun informasi tersedia secara online, aksesnya belum sepenuhnya mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, potensi konflik kepentingan dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi ancaman serius.

Minimnya pengawasan yang efektif dan mekanisme pelaporan yang transparan membuat potensi penyimpangan ini sulit dideteksi dan ditindaklanjuti.

Permasalahan Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan

Efisiensi dan efektivitas pengadaan bertujuan untuk mendapatkan barang/jasa berkualitas dengan harga terbaik dan dalam waktu yang tepat. Namun, beberapa permasalahan menghambat tercapainya tujuan tersebut. Proses pengadaan yang berbelit dan birokrasi yang rumit seringkali menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya dan penurunan kualitas pekerjaan. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait juga dapat menimbulkan inefisiensi dalam proses pengadaan.

Contohnya, perbedaan interpretasi terhadap aturan dan regulasi dapat menyebabkan penundaan dan bahkan sengketa.

Dampak Permasalahan terhadap Kualitas Barang/Jasa dan Anggaran

Permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas berdampak langsung pada kualitas barang/jasa yang diperoleh dan anggaran yang dialokasikan. Keterlambatan penyelesaian proyek akibat inefisiensi proses pengadaan dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan penurunan kualitas pekerjaan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai spesifikasi. Hal ini pada akhirnya merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.

Pengelompokan Permasalahan Berdasarkan Kategori

• Teknis: Kesulitan akses informasi bagi UKM, lambatnya proses verifikasi dokumen dan evaluasi penawaran, ketidakjelasan spesifikasi barang/jasa.
• Hukum: Potensi konflik kepentingan, praktik KKN, kurangnya pengawasan yang efektif.
• Administrasi: Proses pengadaan yang berbelit, birokrasi yang rumit, kurangnya koordinasi antar instansi.

Analisis Penyebab Permasalahan: Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Di LPSE Pekanbaru: Permasalahan Dan Solusinya

Sistem pengadaan barang dan jasa di LPSE Pekanbaru, meskipun telah mengalami kemajuan, masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas dan efisiensi prosesnya. Analisis berikut menguraikan faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut, baik internal maupun eksternal, dengan contoh kasus konkret dan diagram alur sebab-akibat.

Permasalahan yang terjadi merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan berinteraksi. Faktor internal meliputi kelemahan dalam sistem dan prosedur di LPSE itu sendiri, sementara faktor eksternal mencakup pengaruh dari lingkungan bisnis dan regulasi yang berlaku.

Faktor Internal yang Mempengaruhi Permasalahan Pengadaan

Kelemahan internal LPSE Pekanbaru berkontribusi signifikan terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sistem teknologi informasi yang belum optimal, dan prosedur pengadaan yang rumit dan berbelit.

• Keterbatasan SDM: Kurangnya tenaga ahli di bidang pengadaan yang berpengalaman dan terlatih menyebabkan proses pengadaan rentan terhadap kesalahan dan manipulasi.
• Sistem Teknologi Informasi yang Belum Optimal: Sistem LPSE yang kurang user-friendly dan integrasi antar sistem yang buruk menyebabkan proses pengadaan menjadi tidak efisien dan memakan waktu lama. Sering terjadi kendala akses dan pemeliharaan sistem yang mengganggu kelancaran proses.
• Prosedur Pengadaan yang Rumit: Prosedur pengadaan yang terlalu birokratis dan kompleks menyulitkan para peserta lelang dan memperpanjang durasi proses pengadaan. Hal ini berpotensi meningkatkan biaya dan risiko terjadinya penyimpangan.

Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Permasalahan Pengadaan

Selain faktor internal, faktor eksternal juga turut berperan dalam menciptakan permasalahan. Lingkungan bisnis yang dinamis dan perubahan regulasi yang cepat membutuhkan adaptasi yang cepat dari LPSE Pekanbaru.

• Perubahan Regulasi yang Cepat: Perubahan regulasi yang seringkali terjadi membutuhkan penyesuaian cepat dari LPSE Pekanbaru. Ketidakmampuan beradaptasi dapat menyebabkan proses pengadaan terhambat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
• Keterbatasan Partisipasi Pelaku Usaha: Kurangnya partisipasi pelaku usaha lokal dalam proses lelang dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan harga yang tidak kompetitif. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau persyaratan yang terlalu ketat.
• Tekanan Politik dan Kolusi: Potensi intervensi dari pihak eksternal, seperti tekanan politik atau praktik kolusi, dapat mempengaruhi objektivitas dan transparansi proses pengadaan.

Contoh Kasus Konkret Permasalahan Pengadaan

Sebagai contoh, pernah terjadi kasus keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur di Pekanbaru akibat proses lelang yang berlarut-larut. Keterlambatan ini disebabkan oleh sistem LPSE yang mengalami gangguan teknis berulang, sehingga proses verifikasi dokumen peserta lelang menjadi terhambat. Selain itu, kurangnya kejelasan dalam spesifikasi teknis proyek juga menyebabkan munculnya perbedaan interpretasi di antara peserta lelang, yang berujung pada sengketa dan penundaan proses.

Diagram Alur Sebab-Akibat Permasalahan Pengadaan

Berikut diagram alur sederhana yang menggambarkan sebab-akibat permasalahan pengadaan di LPSE Pekanbaru:

Kurangnya SDM Kompeten → Sistem Teknologi Informasi yang Belum Optimal → Prosedur Pengadaan yang Rumit → Keterlambatan Proyek → Biaya Meningkat → Kurang Transparan

Perubahan Regulasi yang Cepat → Keterbatasan Partisipasi Pelaku Usaha → Persaingan Tidak Sehat → Harga Tidak Kompetitif → Kualitas Proyek Menurun

Tekanan Politik dan Kolusi → Penyimpangan Pengadaan → Kerugian Keuangan Negara

Peran Stakeholder dalam Permasalahan Pengadaan

• LPSE Pekanbaru: Bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan prosedur pengadaan, namun terkendala oleh keterbatasan SDM dan teknologi.
• Peserta Lelang: Mungkin terhambat oleh prosedur yang rumit dan kurangnya informasi yang jelas.
• Pemerintah Daerah: Memiliki peran pengawasan dan memastikan transparansi proses pengadaan, namun terkadang terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan kapasitas.
• Pelaku Usaha: Berperan dalam memberikan penawaran dan berkompetisi secara sehat, namun terkadang terkendala oleh persyaratan yang rumit atau praktik yang tidak sehat.

Solusi untuk Permasalahan yang Ada

Permasalahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di LPSE Pekanbaru, seperti kurangnya transparansi, rendahnya efisiensi, dan potensi korupsi, membutuhkan solusi komprehensif. Solusi-solusi yang diusulkan di bawah ini berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadaan, serta peningkatan kualitas barang/jasa dan pengelolaan anggaran. Implementasi solusi ini membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Pendekatan yang sistematis dan terukur diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi solusi. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, pemantauan berkala, dan evaluasi yang objektif. Dengan demikian, diharapkan sistem pengadaan di LPSE Pekanbaru dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di LPSE Pekanbaru dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengadaan dapat diakses dan diawasi oleh publik.

• Penerapan sistem e-procurement yang terintegrasi dan user-friendly. Sistem ini memungkinkan akses publik terhadap informasi pengadaan secara real-time, termasuk dokumen tender, proses lelang, dan hasil evaluasi.

• Penguatan peran pengawas internal dan eksternal. Pengawasan yang ketat dan independen dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan akuntabilitas setiap tahapan pengadaan. Laporan pengawasan harus dipublikasikan secara berkala.

• Penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Masyarakat perlu diberikan kemudahan untuk melaporkan dugaan penyimpangan atau ketidakberesan dalam proses pengadaan. Pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan.

Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan

Efisiensi dan efektivitas pengadaan dapat ditingkatkan dengan optimalisasi proses dan prosedur. Hal ini akan mempercepat proses pengadaan tanpa mengorbankan kualitas dan akuntabilitas.

• Penyederhanaan prosedur pengadaan. Prosedur yang rumit dan berbelit-belit dapat memperlambat proses dan meningkatkan potensi kesalahan. Penyederhanaan prosedur perlu dilakukan tanpa mengurangi aspek transparansi dan akuntabilitas.

• Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih canggih. Penerapan sistem e-procurement yang terintegrasi dan user-friendly dapat mempercepat proses pengadaan dan mengurangi biaya administrasi.

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pelatihan dan pengembangan SDM yang menangani pengadaan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Hal ini akan memastikan proses pengadaan berjalan dengan efisien dan efektif.

Peningkatan Kualitas Barang/Jasa dan Pengelolaan Anggaran

Kualitas barang/jasa dan pengelolaan anggaran merupakan hal yang krusial dalam sistem pengadaan. Solusi yang diusulkan berfokus pada peningkatan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kualitas dan efisiensi anggaran.

• Penetapan standar kualitas yang jelas dan terukur. Standar kualitas yang jelas akan memudahkan evaluasi dan memastikan barang/jasa yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

• Penggunaan sistem evaluasi yang objektif dan transparan. Sistem evaluasi yang objektif akan memastikan pemilihan penyedia barang/jasa yang terbaik dan sesuai dengan harga pasar. Transparansi dalam evaluasi akan meningkatkan kepercayaan publik.

• Pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala. Pemantauan dan evaluasi yang rutin akan memastikan anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Temuan dari pemantauan dan evaluasi harus ditindaklanjuti dengan tepat dan transparan.

Implementasi dan Evaluasi Solusi

Setelah mengidentifikasi permasalahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di LPSE Pekanbaru, langkah selanjutnya adalah implementasi solusi yang efektif dan efisien. Implementasi ini membutuhkan strategi yang terukur, monitoring yang ketat, dan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilannya. Keberhasilan implementasi ini akan berdampak langsung pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengadaan di lingkungan pemerintahan Pekanbaru.

Strategi Implementasi Solusi, Sistem pengadaan barang dan jasa di LPSE Pekanbaru: permasalahan dan solusinya

Strategi implementasi difokuskan pada pendekatan bertahap dan kolaboratif. Tahap pertama melibatkan pelatihan intensif bagi seluruh petugas LPSE Pekanbaru terkait penggunaan sistem baru dan prosedur pengadaan yang telah direvisi. Pelatihan ini akan mencakup materi teknis dan juga praktik simulasi pengadaan. Tahap kedua meliputi sosialisasi kepada seluruh vendor dan stakeholder terkait perubahan sistem dan prosedur. Sosialisasi ini penting untuk memastikan pemahaman yang sama dan mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak.

Tahap ketiga adalah implementasi sistem secara penuh, diawali dengan proyek percontohan untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi kendala sebelum implementasi menyeluruh. Pendekatan kolaboratif ini melibatkan komunikasi intensif dan umpan balik dari seluruh pihak yang terlibat.

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi Solusi

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala dan terstruktur. Tim evaluasi independen akan dibentuk untuk memantau jalannya proses pengadaan, memastikan kepatuhan terhadap aturan yang baru, dan mengidentifikasi potensi penyimpangan. Evaluasi ini akan menggunakan berbagai metode, termasuk analisis data transaksi pengadaan, survei kepuasan pengguna (petugas LPSE dan vendor), dan wawancara mendalam dengan stakeholder kunci. Laporan evaluasi akan disusun secara periodik dan dipublikasikan secara transparan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi proses.

Indikator Keberhasilan Implementasi Solusi

Keberhasilan implementasi solusi diukur berdasarkan beberapa indikator kunci. Indikator tersebut meliputi: penurunan jumlah laporan penyimpangan pengadaan, peningkatan kepuasan pengguna (vendor dan petugas LPSE), peningkatan efisiensi proses pengadaan (diukur dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengadaan), dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan. Data kuantitatif dan kualitatif akan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi.

Rencana Implementasi, Jadwal, dan Penanggung Jawab

Kegiatan	Jadwal	Penanggung Jawab	Status
Pelatihan petugas LPSE	Januari – Februari 2024	Tim IT LPSE Pekanbaru	Sedang direncanakan
Sosialisasi kepada vendor	Maret 2024	Sekretariat LPSE Pekanbaru	Sedang direncanakan
Implementasi sistem percontohan	April – Mei 2024	Tim Pengembang Sistem	Sedang direncanakan
Implementasi sistem penuh	Juni 2024	Kepala LPSE Pekanbaru	Sedang direncanakan

Potensi Kendala dan Strategi Mitigasi

Beberapa potensi kendala yang mungkin dihadapi selama implementasi meliputi resistensi dari beberapa pihak terhadap perubahan sistem, kurangnya pemahaman dari pengguna sistem baru, dan keterbatasan sumber daya (SDM dan teknologi). Untuk mengatasi resistensi, strategi komunikasi yang efektif dan persuasif akan diterapkan, melibatkan sosialisasi yang intensif dan mendapatkan dukungan dari pimpinan. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman, pelatihan dan pendampingan akan terus diberikan.

Terakhir, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, akan diupayakan pengalokasian sumber daya yang optimal dan kerjasama dengan pihak terkait.

Terakhir

Optimalisasi sistem pengadaan barang dan jasa di LPSE Pekanbaru memerlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Penerapan solusi yang telah diusulkan, dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas barang dan jasa yang diperoleh, serta optimalisasi penggunaan anggaran daerah. Suksesnya reformasi ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pengadaan yang lebih baik dan berkeadilan.