Alasan ICC Menuntut Duterte di Belanda

Alasan ICC Menuntut Duterte di Belanda menjadi sorotan dunia. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menuntut mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan kampanye anti-narkoba yang kontroversial. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang kedaulatan negara dan akuntabilitas pemimpin dunia di hadapan hukum internasional. Bagaimana ICC membangun kasusnya, dan apa argumen Duterte? Penjelasan berikut akan mengurai kompleksitas kasus ini.

ICC, berdasarkan Statuta Roma, memiliki yurisdiksi atas kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan terhadap Duterte mencakup pembunuhan massal dan kejahatan lainnya yang dilakukan selama kampanye anti-narkoba yang menewaskan ribuan orang. Kasus ini bukan hanya tentang Duterte, tetapi juga tentang penegakan hukum internasional dan pertanggungjawaban pemimpin atas pelanggaran hak asasi manusia.

Latar Belakang Kasus ICC dan Duterte: Alasan ICC Menuntut Duterte Di Belanda

Penuntutan Rodrigo Duterte oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Belanda telah memicu perdebatan internasional yang signifikan. Kasus ini berakar pada kebijakan pemerintah Duterte terkait perang melawan narkoba di Filipina, yang menuai kecaman luas karena dugaan pelanggaran HAM berat. Artikel ini akan menguraikan latar belakang kasus, peran ICC, dan tuduhan spesifik yang diajukan terhadap mantan Presiden Filipina tersebut.

Kronologi Peristiwa yang Menyebabkan ICC Menuntut Duterte

Era pemerintahan Rodrigo Duterte di Filipina (2016-2022) ditandai dengan kampanye anti-narkoba yang agresif. Operasi ini, yang dikenal sebagai “war on drugs,” mengakibatkan ribuan kematian, banyak di antaranya diduga sebagai pembunuhan di luar proses hukum. Laporan-laporan dari berbagai organisasi HAM internasional dan media independen mendokumentasikan pembunuhan tanpa proses peradilan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Bukti-bukti yang dikumpulkan menunjukkan pola sistematis dan meluas dari kejahatan tersebut, memicu penyelidikan awal oleh ICC.

Peran ICC dalam Mengadili Kejahatan Internasional, Alasan ICC menuntut Duterte di Belanda

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah pengadilan internasional yang didirikan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional. ICC memiliki yurisdiksi atas empat kejahatan inti: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. ICC hanya dapat menuntut individu jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau melakukan penuntutan sendiri (prinsip komplementaritas).

Dalam kasus Duterte, ICC berargumen bahwa Filipina tidak melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi selama kampanye anti-narkoba.

Tuduhan Spesifik yang Diajukan ICC terhadap Duterte

ICC menuduh Rodrigo Duterte dan sejumlah pejabat tinggi lainnya bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan kampanye anti-narkoba. Tuduhan ini didasarkan pada bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan di luar proses hukum tersebut dilakukan secara sistematis dan meluas sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. ICC juga menyelidiki dugaan kejahatan lainnya, termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa.

Perbandingan Berbagai Kejahatan Internasional yang Diatur oleh ICC

Berikut tabel yang membandingkan berbagai kejahatan internasional yang diatur oleh ICC. Perlu dicatat bahwa definisi dan contoh kasus ini bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada konteks spesifik.

Jenis Kejahatan	Definisi	Contoh Kasus	Sanksi
Genosida	Tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.	Pembantaian Rwanda (1994)	Penjara seumur hidup
Kejahatan Perang	Pelanggaran serius terhadap hukum perang yang dilakukan selama konflik bersenjata.	Pembantaian Srebrenica (1995)	Penjara seumur hidup
Kejahatan terhadap Kemanusiaan	Tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.	Kasus Darfur (Sudan)	Penjara seumur hidup
Kejahatan Agresi	Perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan suatu aksi agresi.	Belum ada kasus yang diputuskan oleh ICC	Penjara seumur hidup

Pernyataan Resmi ICC Mengenai Kasus Duterte

Meskipun tidak ada satu pernyataan resmi tunggal yang merangkum seluruh kasus, berbagai pernyataan pers dan dokumen ICC secara konsisten menekankan keprihatinan mereka terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Filipina selama kampanye anti-narkoba. ICC telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk menyelidiki dan menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, sejalan dengan mandat dan prinsip hukum internasional.

Sebagai contoh, pernyataan-pernyataan ICC seringkali menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas bagi para pelaku pelanggaran HAM berat dan kebutuhan untuk memastikan keadilan bagi para korban. Pernyataan-pernyataan tersebut juga menekankan prinsip komplementaritas, bahwa ICC hanya akan bertindak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif.

Dasar Hukum Penuntutan

Penuntutan mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Belanda didasarkan pada sejumlah pasal dalam Statuta Roma, instrumen hukum internasional yang membentuk landasan ICC. Proses ini kompleks dan melibatkan interpretasi hukum internasional yang mengarah pada penegakan keadilan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Statuta Roma memberikan ICC yurisdiksi atas kejahatan paling serius yang meresahkan komunitas internasional, termasuk genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Dalam kasus Duterte, ICC berfokus pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan kampanye anti-narkoba di Filipina.

Pasal-Pasal Relevan dalam Statuta Roma

Beberapa pasal dalam Statuta Roma menjadi dasar hukum penuntutan Duterte. Pasal-pasal ini mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menetapkan kondisi-kondisi untuk yurisdiksi ICC. Penggunaan pasal-pasal ini memerlukan analisis menyeluruh atas fakta-fakta yang diajukan oleh jaksa ICC.

Pasal 7 Statuta Roma mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk, penahanan atau penganiayaan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan seksual, penyiksaan, penganiayaan berdasarkan alasan politik, ras, agama, kebangsaan, etnis, jenis kelamin, atau kelompok lainnya, atau pemusnahan sekelompok orang.
Pasal 25 Statuta Roma menetapkan tanggung jawab individual atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan, termasuk tanggung jawab atas perencanaan, instigasi, pembiaran, atau bantuan dalam melakukan kejahatan.
Pasal 12 Statuta Roma mengatur tentang yurisdiksi ICC atas kejahatan yang dilakukan di negara anggota atau oleh warga negara negara anggota.

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Mendasari Penuntutan

Penuntutan Duterte didasarkan pada beberapa prinsip hukum internasional kunci. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa ICC bertindak sesuai dengan hukum internasional dan menghormati kedaulatan negara, meskipun dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Prinsip Universalitas: Kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai kejahatan terhadap seluruh komunitas internasional, sehingga setiap negara dapat menuntut pelaku kejahatan tersebut, terlepas dari lokasi kejahatan atau kewarganegaraan pelaku.
Prinsip Komplementaritas: ICC hanya akan bertindak jika negara yang berwenang gagal atau tidak mau menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan. Ini memastikan bahwa ICC tidak menggantikan sistem peradilan domestik, tetapi melengkapi mereka.
Prinsip Non-Refoulement: ICC tidak akan mengembalikan individu yang dituduh ke negara di mana mereka berisiko menghadapi penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.

Poin-Poin Penting Statuta Roma yang Berkaitan dengan Yurisdiksi ICC

Yurisdiksi ICC dibatasi oleh Statuta Roma. ICC tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang, tetapi hanya dalam konteks yang ditentukan oleh hukum internasional.

Yurisdiksi ICC bersifat komplementer, artinya ICC hanya akan bertindak jika negara-negara tidak mau atau tidak mampu menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan tersebut.
ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma mulai berlaku (1 Juli 2002).
ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di negara-negara anggota atau oleh warga negara negara-negara anggota, kecuali jika Dewan Keamanan PBB merujuk suatu situasi kepada Pengadilan.

Prinsip komplementaritas berarti bahwa Pengadilan hanya akan menjalankan yurisdiksinya atas suatu situasi jika negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu secara sungguh-sungguh menyelidiki atau menuntut pelaku kejahatan yang berada di dalam yurisdiksinya. Ini memastikan bahwa ICC bekerja sama dengan, bukan menggantikan, sistem peradilan nasional.

Argumen Pihak-Pihak yang Berkaitan

Kasus tuntutan ICC terhadap mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Belanda menghadirkan argumen yang kompleks dan saling bertolak belakang. Perbedaan interpretasi hukum internasional, bukti yang diajukan, dan konteks politik domestik Filipina menjadi faktor kunci dalam perdebatan ini. Berikut uraian detail argumen dari kedua belah pihak, disertai analisis bagaimana argumen tersebut bersinggungan dengan hukum internasional.

Argumen ICC dalam Menuntut Duterte

Jaksa ICC menuntut Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan kampanye anti-narkoba yang dilakukan selama masa jabatannya. ICC berargumen bahwa kampanye tersebut mengakibatkan pembunuhan massal, penyiksaan, dan penghilangan paksa secara sistematis. Mereka mengklaim bahwa tindakan-tindakan tersebut memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana terdefinisi dalam Statuta Roma, dan bahwa Duterte, sebagai kepala negara pada saat itu, bertanggung jawab atas tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan dan tindakan yang diizinkannya.

ICC menyajikan bukti berupa kesaksian para korban, laporan investigasi, dan dokumen yang menunjukkan pola pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penghilangan paksa yang sistematis. Bukti-bukti ini bertujuan untuk menunjukkan adanya kebijakan negara yang mendukung tindakan kekerasan tersebut, dan bukan hanya tindakan individu yang sporadis.

Argumen Pembelaan Duterte

Duterte dan tim hukumnya membantah tuduhan ICC. Mereka berargumen bahwa kampanye anti-narkoba merupakan upaya sah untuk memberantas kejahatan yang mengancam keamanan nasional Filipina. Mereka mengklaim bahwa pembunuhan yang terjadi merupakan hasil dari perlawanan oleh para tersangka, dan bukan merupakan pembunuhan di luar hukum yang disengaja.

Mereka juga mempertanyakan yurisdiksi ICC atas kasus ini, mengingat penarikan Filipina dari Statuta Roma. Tim hukum Duterte menekankan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan berada dalam konteks hukum domestik Filipina, dan bahwa ICC tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan internal negara tersebut. Selain itu, mereka juga menyoroti kurangnya bukti yang kuat dan kredibel untuk membuktikan keterlibatan langsung Duterte dalam kejahatan yang dituduhkan.

Pihak-Pihak yang Terlibat dan Peran Mereka

Kasus ini melibatkan beberapa pihak kunci, antara lain:

Jaksa ICC: Bertanggung jawab untuk melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan mengajukan tuntutan.
Rodrigo Duterte (dan tim hukumnya): Terdakwa utama dalam kasus ini, dan pihak yang bertanggung jawab atas pembelaan.
Korban dan saksi: Mereka yang mengalami dampak langsung dari kampanye anti-narkoba dan memberikan kesaksian dalam proses hukum.
Pemerintah Filipina: Peran pemerintah Filipina dalam kasus ini kompleks, mengingat penarikan negara tersebut dari Statuta Roma. Sikap pemerintah mempengaruhi kerjasama dengan ICC.
Pengadilan Pidana Internasional (ICC): Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan kasus kejahatan internasional.

Argumen dan Hukum Internasional

Argumen dari kedua belah pihak bersinggungan langsung dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Statuta Roma dan prinsip yurisdiksi universal. ICC berargumen bahwa tindakan Duterte melanggar norma-norma hukum internasional tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan kejahatan yang tidak memiliki batas waktu kedaluwarsa dan dapat diproses di mana saja di dunia, jika negara tersebut tidak dapat atau tidak mau memproses kasus tersebut.

Duterte dan tim hukumnya, di sisi lain, berargumen bahwa ICC telah melampaui yurisdiksinya dan mencampuri urusan internal Filipina. Mereka juga berpendapat bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum domestik Filipina. Perdebatan ini menyoroti tantangan dalam menegakkan hukum internasional di tengah kedaulatan negara.

Tabel Ringkasan Argumen

Pihak	Argumen Utama	Bukti Pendukung	Kelemahan Argumen
Jaksa ICC	Kampanye anti-narkoba merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.	Kesaksian korban, laporan investigasi, dokumen yang menunjukkan pola pembunuhan sistematis.	Kesulitan dalam membuktikan keterlibatan langsung Duterte dalam setiap pembunuhan.
Rodrigo Duterte	Kampanye anti-narkoba merupakan upaya sah untuk memberantas kejahatan, pembunuhan terjadi karena perlawanan. ICC tidak memiliki yurisdiksi.	Klaim bahwa tindakan sesuai dengan hukum domestik Filipina.	Bukti yang menunjukkan pola pembunuhan sistematis yang sulit untuk dibantah. Pertanyaan tentang yurisdiksi ICC yang masih diperdebatkan.

Implikasi Hukum dan Politik Penuntutan Duterte

Penuntutan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Belanda memiliki implikasi hukum dan politik yang luas, baik bagi Filipina sendiri maupun bagi sistem hukum internasional secara keseluruhan. Kasus ini memicu debat sengit mengenai kedaulatan negara, kewenangan ICC, dan akuntabilitas pemimpin dunia atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami potensi dampak jangka panjang dari kasus ini.

Implikasi Hukum Internasional

Kasus Duterte di ICC menimbulkan pertanyaan krusial tentang jangkauan yurisdiksi pengadilan internasional dalam menuntut pemimpin negara. Putusan ICC, terlepas dari hasilnya, akan membentuk preseden yang dapat memengaruhi kasus-kasus serupa di masa depan. Negara-negara yang merasa keputusan tersebut melemahkan kedaulatan mereka mungkin akan lebih resisten terhadap kerja sama dengan ICC. Sebaliknya, putusan yang mendukung ICC dapat memperkuat legitimasi dan pengaruhnya dalam menegakkan hukum internasional.

Pengaruh putusan terhadap negara-negara yang belum meratifikasi Rome Statute.
Dampak terhadap kerja sama internasional dalam penuntutan kejahatan internasional.
Potensi peningkatan atau penurunan dukungan terhadap ICC dari negara-negara anggota PBB.

Implikasi Politik bagi Filipina dan Hubungan Internasionalnya

Di dalam negeri, kasus ini dapat memicu perpecahan politik di Filipina, dengan pendukung dan penentang Duterte tetap berseberangan. Di kancah internasional, kasus ini dapat memengaruhi hubungan Filipina dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang memiliki pandangan berbeda tentang kewenangan ICC. Hubungan bilateral Filipina dengan negara-negara yang mendukung ICC dapat terpengaruh positif atau negatif, bergantung pada putusan dan reaksi Filipina terhadapnya.

Potensi peningkatan polarisasi politik di Filipina.
Dampak terhadap citra internasional Filipina.
Pengaruh terhadap kerjasama Filipina dengan negara-negara lain dalam berbagai isu internasional.

Potensi Dampak Putusan ICC terhadap Kedaulatan Negara

Salah satu isu sentral dalam kasus ini adalah konflik antara kedaulatan negara dan kewenangan ICC. Negara-negara yang memprioritaskan kedaulatan nasional mereka mungkin akan melihat ICC sebagai ancaman terhadap otonomi mereka. Di sisi lain, negara-negara yang mendukung akuntabilitas internasional atas kejahatan serius akan melihat ICC sebagai mekanisme penting untuk menegakkan hukum internasional dan melindungi hak asasi manusia. Perspektif yang berbeda ini dapat memperburuk perdebatan mengenai keseimbangan antara kedaulatan dan tanggung jawab internasional.

Ilustrasi Potensi Dampak Putusan ICC terhadap Sistem Hukum Internasional

Bayangkan skenario di mana ICC menghukum Duterte. Hal ini dapat mendorong negara-negara lain untuk lebih patuh pada hukum internasional dan meningkatkan kerja sama dengan ICC. Sebaliknya, jika Duterte dibebaskan, negara-negara mungkin menjadi lebih ragu untuk bekerja sama dengan ICC, dan ini dapat melemahkan kredibilitas dan efektivitasnya. Contoh lain, jika ICC terus menuntut pemimpin negara dengan impunitas yang tinggi, ini bisa memicu peningkatan proteksionisme nasional dan upaya untuk membatasi kewenangan pengadilan internasional.

Sebaliknya, jika ICC gagal menuntut pemimpin yang melakukan pelanggaran HAM berat, hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat internasional terhadap hukum internasional dan mekanisme peradilan internasional. Ini dapat mengakibatkan peningkatan kekerasan dan pelanggaran HAM di masa depan karena pelaku merasa bebas dari akuntabilitas.

“Kasus Duterte merupakan ujian penting bagi sistem hukum internasional. Putusan ICC akan memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana negara-negara mendekati isu akuntabilitas dan kedaulatan di masa depan.”

Profesor [Nama Pakar Hukum Internasional], Universitas [Nama Universitas]

Perkembangan Terbaru Kasus ICC terhadap Duterte di Belanda

Kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduhkan kepada mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terus bergulir. Meskipun Duterte telah meninggalkan jabatannya, proses hukum internasional ini tetap berjalan, terutama setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadapnya. Perkembangan terbaru kasus ini, khususnya terkait upaya ICC untuk menuntut Duterte di Belanda, menarik perhatian dunia dan memunculkan berbagai reaksi dari berbagai pihak.

Posisi Pemerintah Filipina

Pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Bongbong Marcos Jr. telah secara konsisten menolak yurisdiksi ICC atas Duterte. Pemerintah berargumen bahwa penyelidikan ICC telah melewati batas dan melanggar kedaulatan Filipina. Mereka menekankan bahwa Filipina memiliki sistem peradilan sendiri yang mampu menangani kasus-kasus tersebut, dan proses hukum di dalam negeri sudah berjalan. Sikap ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi mantan presidennya dan menjaga kedaulatan negara.

Kronologi Perkembangan Kasus

Kronologi kasus ini cukup panjang dan kompleks. Berikut ringkasan perkembangannya sejak awal hingga saat ini:

2018: ICC memulai penyelidikan awal terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama kampanye anti-narkoba Duterte.
2019: Filipina menarik diri dari ICC.
2021: ICC menerbitkan laporan yang mengkonfirmasi adanya dasar yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan penuh terhadap Duterte.
2023: ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kampanye anti-narkoba.
2023 – Sekarang: Upaya ICC untuk menuntut Duterte di Belanda, negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Filipina, sedang berlangsung. Belum ada perkembangan signifikan terkait ekstradisi Duterte.

Poin-Poin Penting Perkembangan Terbaru

Beberapa poin penting terkait perkembangan terbaru kasus ini adalah:

Keberadaan surat perintah penangkapan internasional terhadap Duterte menambah tekanan internasional pada Filipina.
Posisi pemerintah Filipina yang menolak yurisdiksi ICC tetap teguh.
Belum ada kepastian mengenai kemungkinan ekstradisi Duterte ke Belanda atau negara lain yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Filipina.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kedaulatan negara dan yurisdiksi pengadilan internasional.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh komunitas internasional dan berpotensi memengaruhi hubungan Filipina dengan ICC dan negara-negara lain.

Ringkasan Perkembangan Kasus

Tanggal	Peristiwa	Pihak yang Terlibat	Implikasinya
2018	ICC memulai penyelidikan awal	ICC, Pemerintah Filipina, Rodrigo Duterte	Dimulainya proses hukum internasional terhadap Duterte
2019	Filipina menarik diri dari ICC	Pemerintah Filipina, ICC	Menghilangkan yurisdiksi ICC atas Filipina, namun ICC tetap melanjutkan penyelidikan
2021	ICC menerbitkan laporan yang mengkonfirmasi adanya dasar yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan penuh	ICC, Rodrigo Duterte	Penguatan dasar hukum untuk penuntutan Duterte
2023	ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Duterte	ICC, Rodrigo Duterte	Meningkatkan tekanan internasional terhadap Duterte dan Pemerintah Filipina
2023 – Sekarang	Upaya ICC untuk menuntut Duterte di Belanda	ICC, Pemerintah Belanda, Pemerintah Filipina, Rodrigo Duterte	Proses hukum internasional terus berlanjut, masa depan kasus masih belum pasti

Akhir Kata

Kasus ICC terhadap Duterte di Belanda merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum internasional. Perkembangannya akan berdampak signifikan pada kedaulatan negara dan akuntabilitas pemimpin dunia. Meskipun Duterte membantah tuduhan, proses hukum ini menggarisbawahi pentingnya pertanggungjawaban atas kejahatan berat, terlepas dari posisi politik terdakwa. Masa depan kasus ini masih belum pasti, tetapi dampaknya terhadap hukum internasional dan hubungan internasional sudah terasa.

Pertanyaan dan Jawaban

Apakah Duterte telah ditangkap?

Belum. Duterte belum ditangkap dan proses hukum masih berlangsung.

Apa sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Duterte jika terbukti bersalah?

Sanksi bervariasi tergantung pada putusan pengadilan, tetapi bisa termasuk hukuman penjara seumur hidup.

Apakah Filipina mengakui yurisdiksi ICC?

Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma, namun ICC masih dapat melanjutkan penuntutan karena tindakan yang dituduhkan terjadi sebelum penarikan tersebut.

Apa peran Belanda dalam kasus ini?

Belanda menjadi lokasi persidangan karena ICC bermarkas di Den Haag, Belanda.

Or check our Popular Categories...